PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA PEMBANGUNAN TINJAUAN IMPLEMENTASI PANCASILA DALAM SISTEM EKONOMI

Syahrial Syarbaini

Abstract


System ekonomi dimana ciri-ciri nilai-nilai Pancasila terwujud dalam proses perekonomian Indonesia yang telah dikemukakan oleh para tokoh ekonomi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu prasyarat penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Untuk itu kegiatan ekonomi harus menampatkan nilai-nilai  Pancasila dalam perekonomian. kaidah-kaidah moral dan etika terwujud dalam  pembangunan ekonomi, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya, mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan, partisipasi seluruh anggota masyarakat dalam proses produksi nasional dan menempati kedudukan yang sangat penting dalam sistem ekonomi kerakyatan. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, partisipasi seluruh anggota masyarakat dalam turut menikmati hasil produksi nasional. kegiatan produksi dan pembagian hasil produksi nasional itu harus berlangsung di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat, setiap warga harus mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajibanya serta menghormati hak-hak orang lain

 

Kata Kunci: Pancasila, pembangunan, system ekonomi


References


Alfian. (1992). Pancasila sebagai ideology dalam kehidupan politik. Dalam Oetojo Oesman dan Alfian (Pnyt) Pancasila sebagai Ideologi: dalam berbagai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jakarta. BP7-Pusat.

Boediono. 2016. Ekonomi Indonesia: Dalam lintasan sejarah. Mizan. Bandung.

Ismail, Munawar; Santoso, Dwi Budi; Yustika, Ahmad Erani. 2014. Sistem Ekonomi Indonesia: Tafsiran Pancasila dan UUD 1945. Jakarta. Erlangga.

Indonesia, MPR. GBHN. 1973 – 1999.

Kaelan. 2013. Negara kebangsaan Pancasila. Yogyakarta. Paradigma.

Latif, Yudhi. 2011. Negara Paripurna: Historis, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila. Jakarta. Gramedia .

Majelis Permusyawaratan rakyat (MPR-RI). 2011. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 194 dan Penjelasannya (Naskah Asli). Jakarta. Sekjen MPR-RI.

________ (1998) Ketetapan MPR-RI No.II/1998tentang GBHN, Jakarta. Sekjen MPR-RI.

________ (2001) KetetapanI No. VII?MPR/2001. Tentang Visi Indonesia Masa depan. Jakarta. Sekjen MPR-RI.

Tjakrawerdaja, Subiakto dkk. 2017. Sistem ekonomi Pancasila. Jakarta. Rajawali Press.


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


INDEXING BY:

1. Google Scholar

2. Sinta (Ristekdikti)