PENGATURAN HUKUM DALAM KEADAAN DARURAT DIMASA PANDEMI COVID-19

Wasis Susetio, Rizka Amelia Azis, Nurhayani Nurhayani, Elok Hikmawati

Sari


It has been almost 2 years since the world, and especially Indonesia, has experienced a corona virus pandemic (Covid19). At the beginning of the pandemic, President Jokowi issued Presidential Decree Number 11 of 2020 concerning the Determination of the Public Health Emergency of Corona Virus Disease 2019 (COVID !()). Thus, the emergency status was based on Law Number 6 of 2018 concerning Health Quarantine on March 31 2O2O which simultaneously the President issued Government Regulation in Lieu of Law (PERPU) number 1 of 2020 on the same date. These two legal products were followed by other laws and regulations such as Government Regulation Number 21 of 2020 concerning Large-Scale Social Restrictions (PSBB) in the Context of Accelerating the Handling of Corona Virus Disease 2019. In its implementation, PSBB which is a nomenclature or normative term in Article 1 number 11 of the Health Quarantine Law becomes a reference and legal basis for implementing pandemic regulations in the regions. January 6th i 2021, a provision is issued regarding the Enforcement of Restrictions on Community Activities (PPKM) based on the Instruction of the Minister of Home Affairs Number 1 of 2021. This is of course a question, considering then, this Inmendagri became a kind of basis for the implementation of various PPKM rules, both those with a Micro nomenclature, as well as the issuance Emergency PPKM based on Inmendagri number 15 of 2021 concerning emergency PPKM. The problem is, how can a regulation such as a Ministerial Instruction be used as a legal basis with sanctions.What is the legal basis for the issuance of the Ministerial Instruction based on Law Number 12 of 2011 concerning the Establishment of Legislation

 

Keywords : Emergency, PSBB, PPKM 

Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Daftar Pustaka

Agus Rusianto. 2016. Tindak pidana & Pertanggungjawaban Pidana

Budiono Kusumohamidjojo, Teori hukum, dilema antara hukum dan kekuasaan

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, (2002), Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya, Storia Grafika, Jakarta.

John Rawls. 1971. A Theory of Justice, Harvard University Press, Cambridge.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor hk.01.07/menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (covid-19)

Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (covid- 19)

Oksidelfa Yanto. Negara hukum, Kepastian, keadilan dan kemanfaatan Hukum.

Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang No.6 tahun 2014 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.91/HK.501/MKP/2010 tentang tata cara pendaftaran usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (covid-19)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 16 tahun 2018 tentang satuan polisi pamong praja

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan penanganan corona virus disease 2019 (covid-19)

Philipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Rakyat Bagi Rakyat di Indonesia (sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara), (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), 38.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan

Undang-undang Republik Iindonesia nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10. tahun 2009 tentang Kepariwisataan

Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah




DOI: https://doi.org/10.47007/abd.v8i01.4791

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.


Lembaga Penerbitan Universitas Esa Unggul
Jalan Arjuna Utara No 9 Kebon Jeruk Jakarta 11510
Telp : 021 5674223 ext 266

email : [email protected]

 

Web Analytics View My Stats