ALTERNATIF MODEL BISNIS PENYALURAN KREDIT UMKM (KUR) UNTUK PENGENDALIAN NPL BANK, SEKALIGUS MENINGKATKAN AKSES KEUANGAN INKLUSIF

Abstract

Abstract

 Since year 2005, PBB launched The International Year of Microcredit, which emphasize the importance of sustainable financial access for the poor on productive economic activity to help out of prison of poverty. In line with this, in year 2005 Indonesia launched Year of Microfinance Indonesia, in order to empowerment the poor through UMKMs business activity. In this context, microfinance become central issue for poverty alleviation and empowerment micro and small enterprises. One of the Government’s effort in the financial service sector is the people’s business credit program (KUR), which involve State Own Goverment Bank, Private Bank and Local Bank to distribute credit. During 7 (seven) years of people’s business program runs, according to data from Coordinanting Ministry of Economy, the progress NPL of distributor’s banks on period 2013-2014 shows quite high value, even some local banks has NPL above 10%. The increasing NPL’s value of distibutor banks quite worrying, take into account there is a fiscal risk of the Government, as party responsible for Contribution Guarantee Services (IJP) to Guarantee Company representing 70to 80% of credit plafond. This paper discuss solution for problems in people’s business credit program (KUR) mentioned through sinergy State Own Government Bank, agent branchless banking, and sinergy of private infrastructure facilities.

 

Keywords: people’s business credit (KUR), NPL, sinergy

 

Abstrak

 Sejak tahun 2005, PPB mencanangkan The International Year of Microcredit, dimana menekankan pentingnya akses keuangan berkelanjutan bagi penduduk miskin pada kegiatan ekonomi produktif untuk membantu mereka keluar dari penjara kemiskinan (prison of poverty). Sejalan dengan hal tersebut, tahun 2005 Indonesia mencanangkan Tahun Keuangan Mikro Indonesia, dalam rangka pemberdayaan masyarakat kecil melalui kegiatan bisnis UMKM. Dalam konteks ini maka microfinance menjadi isu sentral pada penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan usaha mikro dan kecil. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam sektor jasa keuangan adalah program KUR (Kredit Usaha Rakya) bagi UMKM, dimana terdapat Bank BUMN, Swasta dan Bank Daerah yang menyalurkan kredit. Selama 7 tahun program KUR (Kredit Usaha Rakyat) berjalan maka menurut data Kemenko Perekonomian perkembangan NPL Bank-Bank Penyalur KUR periode 2013-2014 menunjukkan angka yang cukup tinggi, bahkan beberapa Bank Daerah memiliki NPL diatas 10% (dua digit).Meningkatnya nilai NPL Bank-Bank Penyalur KUR dari waktu ke waktu cukup mengkhawatirkan, mengingat terdapat resiko fiskal Pemerintah, sebagai penanggung IJP (Iuran Jasa Penjaminan) kepada Perusahaan Penjamin sebesar 70-80% dari plafond kredit. Tulisan ini akan membahas solusi permasalahan program KUR tersebut melalui sinergi BUMN, agen branchless banking, sinergi sarana prasarana swasta.

 

Kata kunci: kredit usaha rakyat (KUR), NPL, sinergi