PERAN PENGADILAN PERIKANAN DALAM ILLEGAL FISHING OLEH KAPAL ASING DI WILAYAH KEDAULATAN LAUT INDONESIA

Abstract

Menurut Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, pencurian ikan (ilegal fishing) adalah pencurian yang dilakukan karena menangkap ikan tanpa SIUP dan SIPI, menggunakan bahan peledak, bahan beracun, bahan berbahaya dan lainnya yang mengakibatkan kerusakan dan kepunahan sumber daya ikan. Menurut Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, pencurian ikan (ilegal fishing) adalah pencurian yang dilakukan karena menangkap ikan tanpa SIUP dan SIPI, menggunakan bahan peledak, bahan beracun, bahan berbahaya dan lainnya yang mengakibatkan kerusakan dan kepunahan sumber daya ikan. Pengadilan perikanan merupakan pengadilan khusus yang dibuat dilingkungan Peradilan umum berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 2004, khusus untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana perikanan atau illegal fishing. Dikarenakan kekhususanya, terdapat beberapa perbedaan dalam proses beracara di pengadilan negeri dan pengadilan perikanan, salah satunya adalah susunan hakim, pelaksanaan persidangan dengan atau tanpa terdakwa hadir dalam persidangan, serta perampasan alat bukti untuk negara. Selain pembentukan pengadilan perikanan, penenggelaman kapal merupakan cara lain yang digunakan untuk menegakkan hukum perikanan agar lebih efektif dan ringan biaya, serta menimbulkan efek jera. Dengan diundangkanya Undang-Undang No. 45 Tahun 2009, penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat menenggelamkan kapal asing tanpa putusan pengadilan terlebih dulu, namun berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

 

Kata kunci: Pengadilan, perikanan, peneggelaman