SISTEM PENGAWASAN IMPLEMENTASI PELIMPAHAN KEWENANGAN NEGARA KEPADAPIHAK KETIGA DALAM INSPEKSI PERALATAN TEKNIK DARI PERSPEKTIF ADMINISTRASI PUBLIK

Abstract

Abstract                                                     

In the operation of equipment / equipment related to public interests and or safety; it is necessary to inspect or administer a state agency to ensure that the equipment and technology installations also meet the elements of truth and safety requirements for its users and environment. The large quantity of checks that must be carried out and the high diversity of equipment technology that must be examined, in certain situations causes the state to involve a third party as an arm of the state in the technical inspection. The transfer of authority of the State to a third party requires supervision, to ensure the implementation of that authority is carried out properly In the inspection of technical equipment in the upstream oil and gas company, the inspection authority is delegated to the oil and gas technical inspection service company (PJIT). The need for inspection work is very large and is in a wide area and requires certain and unique skills. The availability of inspection experts is relatively limited and is widespread in many PJITs, while the volume of inspection work is relatively large, raising the risk of fraudulent inspection implementation. Supervision through checking periodic reports (paper documents) submitted by PJIT is quite difficult, due to the thickness of the report documents and the limited administrative examiner staff. The adoption of a real time electronic reporting system will help overcome the difficulties of supervision.

 

Keywords: information technology, state authority, delegation, supervision

 

Abstrak

Dalam pengoperasian peralatan/perangkat yang terkait dengan kepentingan dan atau keselamatan publik; diperlukan pemeriksaan atau penteraan yang dilakukan oleh lembaga negara untuk menjamin bahwa peralatan dan instalasi teknologi tersebut juga memenuhi unsur-unsur kebenaran dan persyaratan keselamatan bagi penggunanya maupun liungkungan.Besarnya kuantitas pemeriksaan yang harus dilakukan dan tingginya keragaman teknologi peralatan yang harus diperiksa, pada situasi tertentu menyebabkan negara melibatkan pihak ke-tiga sebagai kepanjangan tangan negara dalam inspeksi teknis tersebut.Pelimpahan kewenangan Negara ke pihak ke-tiga tersebut memerlukan pengawasan, untuk menjamin implementasi kewenangan tersebut dilakukan dengan benar.Dalam inspeksi peralatan teknis di perusahaan hulu migas, kewenangan inspeksi diserahkan ke perusahaan jasa inspeksi teknis (PJIT) migas.Kebutuhan pekerjaan inspeksi sangat besar dan berada diwilayah yang luas serta membutuhkan keahlian-keahlian tertentu dan unik.Ketersediaan ahli inspeksi relatif terbatas dan tersebar dibanyak PJIT, sedangkan volume pekerjaan inspeksi relatif besar, sehingga memunculkan resiko kecurangan implementasi inspeksi.Pengawasan melalui pemeriksaan laporan berkala (dokumen kertas) yang disampaikan PJIT cukup sulit, karena tebalnya dokumen laporan dan terbatasnya tenaga administratif pemeriksa. Penerapan sistem pelaporan elektronik yang bersifat real time akan membatu mengatasi kesulitan pengawasan.

 

Kata kunci : teknologi informasi, kewenangan-negara, pelimpahan, pengawasan