AKIBAT HUKUM TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DENGAN ALASAN EFISIENSI

Abstract

Abstract

One of the rules for Termination of Employment in Law No. 13 of 2003 which is interesting to study, especially the reasons for termination of employment which is widely used by the company, namely for reasons of efficiency. Rules regarding Termination of Employment for Efficiency reasons in the Manpower Act No.13 of 2003 have a gap for companies that terminate employment even when the condition of the company is not closed but only because the company's profits have decreased, it is unfair because efficiency is often used as an excuse by employers to arbitrarily terminate employment. The formulation of the problem in this study are: (1) What are the legal consequences of Termination of Employment for Efficiency reasons? (2) What is the decision of the Supreme Court in case No. 881 K / Pdt.Sus-PHI / 2016 already in accordance with Law No. 13 of 2003 Pasa 164 paragraph (3) concerning Manpower? This research is a normative research, this type of research is normative juridical which is descriptive. Data collection methods in this study use the study of documents or library materials mainly on secondary data. The data obtained and collected both primary data and secondary data are processed by searching, identifying and studying secondary data related to the object being analyzed. Conclusion, is done by interpreting and discussing data that has been obtained and processed, based on legal norms, legal doctrines, and existing legal science theories.

 

Keywords: Termination, Efficiency, Balance

 

Abstrak

Salah satu aturan Pemutusan Hubungan Kerja dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menarik untuk diteliti terutama alasan Pemutusan Hubungan Kerja yang banyak digunakan oleh Perusahaan yaitu karena alasan Efisiensi. Aturan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan Efisiensi dalam Undang-Undang Nomor13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan memiliki celah bagi perusahaan-perusahaan yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja bahkan ketika kondisi perusahaan tidak sampai dengan keadaan tutup tetapi hanya karena keuntungan perusahaan mengalami penurunan, hal itu tidak adil karena Efisiensi seringkali dijadikan alasan oleh pengusaha untuk melaksanakan Pemutusan Hubungan Kerja secara sewenang-wenang. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Apakah akibat hukum terhadap Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan Efisiensi ? (2) Apakah putusan Mahkamah Agung dalam kasus No. 881 K/Pdt.Sus-PHI/2016 sudah sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 164 ayat (3) tentang Ketenagakerjaan?penelitian ini merupakan penelitian normatif, tipe penelitian ini tergolong yuridis normatif yang bersifat deskriptif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi dokumen atau bahan pustaka utamanya pada data sekunder. Data yang diperoleh dan yang telah dikumpulkan baik itu data primer maupun data sekunder diolah dengan mencari, mengiventarisasi dan mempelajari data-data sekunder yang berkaitan dengan obyek yang dianalisa. Penarikan kesimpulan, dilkakukan dengan cara menafsirkan dan mendiskusikan data-data yang telah diperoleh dan diolah, berdasarkan norma-norma hukum, doktrin-doktrin hukum, dan teori ilmu hukum yang ada.

 

Kata kunci : Pemutusan Hubungan Kerja, Efisiensi, Pertimbangan