PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT TIDAK DIPENUHINYA BARANG YANG TELAH DIJANJIKAN OLEH PELAKU USAHA (STUDI KASUS PUTUSAN 257 K/Pdt.Sus-BPSK/2019)
Abstract
In everyday life, buying and selling transactions conducted by consumers with business actors often cause disputes due to losses suffered by consumers. Consumer Dispute Resolution itself can be done in two ways, namely in court or outside the court. Finally, consumers make complaints to BPSK. In its decision, BPSK granted the consumer's request. However, the appeal and cassation against BPSK's decision submitted by business actors canceled the BPSK's decision because BPSK was deemed not to have the authority to decide on the dispute because in the contract / agreement made by the parties it was agreed that if a dispute arises it would be resolved to the Lubuk Pakam District Court. The author is interested in conducting a case study on the authority of BPSK in resolving consumer disputes as well as legal remedies that can be done by consumers regarding not fulfilling the promised goods. The method that I use is a normative approach based on laws and regulations, books and legal journals. Based on research conducted, the authors conclude that based on the Consumer Protection Act, the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK) has the authority to decide on consumer disputes between Lambok Budiman Hutagalung Consumers and Business Actors of PT. Grha Kirana Garden, but because in the agreement between the two parties the choice of forum was mentioned, namely through the District Court in the event of a dispute, the decision of the BPSK was canceled because it was deemed not to have the authority to adjudicate and decide upon the dispute and the consumer could claim the loss he suffered through the Court. Negeri Lubuk Pakam and this does not violate the principle of Ne Bis In Idem.
Â
Keywords: Consumer Protection, BPSK , UUPKFull Text:
PDFReferences
Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Jakarta: Kencana, 2016.
Abdul Haim, Barkatullah. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen. Jakarta: Fakultas Hukum UII Press, 2009.
Azis, Rizka Amelia. “Perlindungan Hak Konsumen Pengguna Maskapai Penerbangan Lion Air Terkait Hak Atas Informasi Yang Benar Dan Jelas (Studi Kasus Putusan No. 441/Pdt.G/2013/PN.JKT.PST).†Lex Jurnalica Volume 15 Nomor 3, Desember 2018, no. Jakarta: UEU (2018).
Darus, Mariam. “Perlindungan Terhadap Konsumen Ditinjau Dari Sudut Perjanjian Baku (Standar).†Makalah Pada Simposium Aspek-Aspek Hukum Masalah Perlindungan Konsumen, no. BPHN Binacipta (1980).
Gandi. “Perlindungan Konsumen Dilihat Dari Sudut Penganturan Standardisasi Hasil Negatif.†Makalah Pada Symposium Aspek-Aspek Hukum Masalah Perlindungan Konsumen, BPHN 18 Oktober, no. Jakarta : Binacipta (1980).
H.S, Salim. Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
Horas, Nommy, and Tombang Siahaaan. Hukum Konsumen – Perlindungan Konsumen Dan Tanggung Jawab Produk. Jakarta: Panta Rei, 2005.
Ibrahim, Jonaedi Efendi dan Johnny. Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris. Jakarta: Kencana, 2016.
Indonesia,Undang-Undang No 8 Tahun 1999 LN No.42 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (n.d.).
Janus, Sidabalok. “Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia.†Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
Kurniawan. “Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Di Indonesia (Kajian Yuridis Terhadap Permasalahan Dan Kendala-Kendala BPSK).†Jurnal Hukum Dan Pembangunan ke-41 No.3 (2011).
Mamudji, Soerjono Soekanto dan Sri. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2016.
Meliala, Andrianus. Praktik Bisnis Curang. Jakarta: Sinar Harapan, 1993.
Mertokusumo, Sudikno. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty, 1988.
Miru, Ahmad. “Prinsip-Prinsip Perlindungan Konsumen Di Indonesia.†Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
Nasution, Az. Hukum Perlindungan Konsumen : Suatu Pengantar. Jakarta: Diadit Media, 2007.
Oeripkartawinata, Retnowulan Sutantio dan Iskandar. Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktek. Bandung: Alumni, 1989.
Olivia, Fitria. “Pilihan Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).†Jakarta, 2019.
Patrik, Purwahid. Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Dan Dari Undang-Undang). Bandung: PT. Maju Mundur, 1994.
Prof. Subekti, S.H. “Hukum Perjanjian.†Jakarta: PT. Intermasa, 2005.
Roszkowski, Mark E. Business Law, Principles, Cases And Policy. Second Edi. USA: Harper Collins Publisher, 1988.
Shidarta. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Grasindo, 2000.
Shofie. Perlindungan Konsumen Dan Instrumen-Instrumen Hukumnya. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
Sidabalok, Janus. Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
———. Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.
Stern, Louis W. and Thomas L.Eovaldi. Legal Aspects of Marketing Strategy: Antitrust and Consumer Protection Issues. New Jersey: USA: Prentice-Hsll inc., Englewood Cliffs, 1984.
Suryana, Ading. “Upaya Pemerintah Dalam Meningkatkan Perhatian Terhadap Kepentingan Konsumen Produk Pangan.†Makalah Pada Seminar Nasional Upaya Peningkatan Perlindungan Konsumen Produk Pangan 10 January, no. UGM-Yogyakarta (1989).
Syahrir. “Deregulasi Ekonomi Sebagai Jalan Keluar Peningkatan Perhatian Terhadap Kepentingan Konsumen Produk Pangan.†Makalah Seminar Demokrasi Ekonomi Dan Arah Gerakan Perlindungan Konsumen 11 Mei 199, no. YLKI-CESDA-LP3ES (1993).
Tebbens, Harry Duintjer. International Product Liability. Netherland: Sijthoff dan Noordhoff Imternational Publishers, 1980.
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Lembaga Penerbitan Universitas Esa Unggul
Jalan Arjuna Utara No 9 Kebon Jeruk Jakarta 11510
Telp : 021 5674223 ext 266
email : [email protected]