OTONOMI DAERAH, HAK KESEHATAN REPRODUKSI DAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA

Abstract

Ternyata, tidak semua pihak menganggap bahwa pengendalian jumlah penduduk melalui Program Keluarga Berencana (KB) sebagai sebuah keberhasilan pada masa Orde baru, yaitu masa pemerintahan Presiden Soeharto. Para feminis justru menganggap bahwa program KB bukan sekedar mengendalikan jumlah petambahan penduduk tetapi juga merupakan alat pemerintah untuk mengatur dan membatasi hak reproduksi perempuan. Karena itu, pada dasarnya  pemerintah menghadapi persoalan yang cukup kompleks. Di satu sisi ia harus mampu mengendalikan jumlah pertambahan penduduk, di sisi lain harus mampu membuat program yang tidak mendiskriminasi dan merugikan perempuan. Tantangan ini kemudian bertambah ketika otonomi daerah diberlakukan. Pemerintah pusat tidak lagi mampu menjangkau daerah untuk memberikan pelayanan KB dan kesehatan perempuan. Untuk itu, perlu dipikirkan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada pemenuhan hak kesehatan (reproduksi) perempuan.

Kata Kunci: Program KB, Otonomi Daerah, Hak Kesehatan
Reproduksi, Pelayanan Keluarga Berencana