PERDA NO. 8 TAHUN 2007: ANTARA HAM DAN REALITA SOSIAL DI DKI JAKARTA

Abstract

Pesatnya pembangunan di Jakarta mengakibatkan banyak
bermigrasinya penduduk dari berbagai daerah ke Jakarta.
Mereka datang dengan bermacam-macam motif. Motif
yang paling dominan yaitu unsur ekonomi/ pencarian
nafkah. Ini dikarenakan tidak meratanya pembangunan di
Indonesia. Migrasi tersebut menyebabkan pertambahan
penduduk sehingga menimbulkan lapisan sosial yang
akhirnya menjadi beban kota, yaitu banyaknya gelandangan,
pengemis, Pedagang Kaki Lima, perumahanperumahan
kumuh atau daerah hunian liar. Sementara,
Pemerintah Kota Jakarta tidak dapat melarang seseorang
yang ingin bermigrasi, karena hak asasi manusia telah
melindunginya. Di sisi lain, Pemerintah Jakarta terus
berupaya meningkatkan keindahan dan kenyamanan
lingkungan kota. Dalam rangka peningkatan keindahan
dan kenyamanan kota tersebut, dikeluarkanlah Perda
Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, yang
menggantikan perda nomor 11 Tahun 1988. Dilihat dari
tujuannya, perda ini sangat baik yaitu menata kehidupan
Kota Jakarta menjadi kota yang tertib, teratur, nyaman
dan tenteram, melindungi warga kota dan prasarana kota
beserta kelengkapannya, serta menumbuhkan rasa
disiplin diri dan perilaku tertib pada setiap warga Kota
Jakarta. Tetapi, isi beberapa pasal dalam perda tersebut
banyak yang bertentangan dengan hak asasi manusia
dalam realita sosial di Jakarta. Jika pemerintah ingin
perda ini berjalan lancar, maka diperlukan sosialisasi dan
peran serta masyarakat, sehingga dapat memberikan
solusi dalam pelaksanaan perda tersebut.
Kata Kunci:
Ketertiban Umum, Hak Asasi Manusia, Realita Sosial