PENERAPAN SANKSI PIDANA ATAS PELANGGARAN POLITIK UANG DALAM MASA TENANG PEMILIHAN UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 (Studi Kasus Perkara Pidana Nomor 224/Pid.Sus/2019/PT Pbr)

Abstract

Penelitian ini membahas tentang penerapan sanksi pelanggaran politik uang berdasarkan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum dengan studi kasus perkara pidana. Hal ini dilakukan untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dalam kasus-kasus terkait pelanggaran politik uang pada pemilihan umum, pelaksanaan pemilu yang mengikuti ketentuan hukum, akan menjamin kepastian bagi semua pihak yang terlibat dalam proses pemilihan. Yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini yaitu bagaimana pertimbangan hukum hakim tingkat banding dalam memutus perkara Nomor 224/Pid.Sus/2019/PT Pbr Jo Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 403/Pid.Sus/2019/PN Btm dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan apakah sanksi pidana dalam Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2019/PT Pbr ditinjau dari Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dapat memberikan efek jera pada pelaku. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan kepustakaan yakni mengumpulkan sumber bahan hukum dari literatur kepustakaan. Hasil dari penelitian ini merupakan praktik politik uang dalam pemilihan umum yang di lakukan oleh calon anggota Legislatif di kota Batam, pelanggaran yang dilakukan dalam masa tenang pemilu. Meskipun terdapat perbedaan pandangan di tingkat pengadilan, kasus ini menekankan pentingnya penegakan hukum untuk mencegah dan memberantas politik uang dalam sistem demokrasi. Namun, jika melihat dari penyelesaian kasus- kasus pelanggaran pemilu legislatif pada tahun 2019 ketidaksesuaian antara hukuman yang ditetapkan oleh hakim pengadilan dan ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu menjadi tantangan utama dalam pengaturan hukuman pemilu di Indonesia saat ini, dapat disimpulkan bahwa keadilan pemilu belum berhasil diwujudkan.

Kata kunci: Pemilihan umum, penegakan hukum, politik uang.