ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN PADA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KEMENTERIAN KEUANGAN

Mokhamad Arif Setyawantika, Tatag Wiranto

Sari


Abstract

Hence, the implementation of good government procurement system is one that enable the actualization of the principles of good government governance. The research purposes are describing the process of policy implementation of the procurement services unit, knowing factors that becomes the problems as well as the solutions being made to overcome that problems. The result of this research shows that application of the principles of good government governance in the procurement of goods and/or services has not been done optimally, as an independent procurement services unit in government organizations has not been established yet. The policy implementation of the Procurement Services Unit on the General Directorate of the Nation Wealth, Indonesian Ministry of Finance is based on the Presidential Regulation article 4 of 2015 as the fourth amendment of Presidential Regulation Article 54 of 2010 about Government Procurement of Goods and/or Services. This research uses a descriptive analysis, by the use of data: (1) the historical documentation and narratives, (2) the literature and document study, and (3) the data that are derived from respondents. Based on the data analysis, this research concludes that the basic precondition for the success of the policy implementation process in the establishment of the procurement services unit at the Directorate General of State Asset Management, Ministry of finance, strongly influenced by the structure of the Organization, as mandated by the regulations. This research suggests that the policy implementation process in the formation of an independent procurement services unit needs to be revised to be accorded to the regulations.

 

Keywords: policy, procurement services unit of the goods/services of government, good governance

 

Abstrak

Pada hakekatnya, pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang baik merupakan suatu sistem pengadaan yang mampu mengaktualisasikan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Penulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana proses implementasi kebijakan pembentukan unit layanan pengadaan, dengan mengetahui faktor apa  saja yang dihadapi (menjadi permasalahan) serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah (solusi) yang ada tersebut. Penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam pengadaan barang dan jasa belum terlaksana secara optimal, karena belum terbentuknya unit layanan pengadaan yang independen pada organisasi pemerintah. Implementasi kebijakan Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Penulisan penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif analitis, dengan menggunakan data: (1) historis berupa dokumentasi dan narasi, (2) data studi kepustakaan dan studi dokumenter, dan (3) data lapangan berasal dari responden. Berdasarkan hasil analisis data, penulis menyimpulkan bahwa prasyarat dasar keberhasilan proses implementasi kebijakan dalam pembentukan unit layanan pengadaan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan sangat dipengaruhi terutama oleh faktor struktur organisasi, sebagaimana yang diamanatkan ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Penulis menyarankan agar dilakukan perbaikan/revisi terhadap proses kebijakan dalam pembentukan unit layanan pengadaan yang independen.

 

Kata kunci : kebijakan, unit layanan pengadaan barang/jasa pemerintah, good governance


Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Daftar Pustaka

Bagian Bimbingan dan Layanan Pengadaan, Biro Perlengkapan, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. (2015). Konsolidasi Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahannya Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Bimbingan dan Layanan Pengadaan, Jakarta.

Dunn, William N., Muhadjir Darwin (penyunting). (2001). Analisis Kebijaksanaan Publik: Kerangka Analisis Dan Prosedur Perumusan Masalah, Hanindita, Yogyakarta.

Hadisaputra, Mandar Trisno, SE., MM. (2014). Mudah Membaca Perpres 70 Tahun 2012, Simetris Printing and Design, Serang.

http://www.academia.edu/3075559/Teori_Organisasi

http://www.academia.edu/6688520/IMPLEMENTASI_KEBIJAKAN_PUBLIK

http://www.academia.edu/7739152/Pengertian_Dan_Peranan_Sumber_Daya_Manusia_3_0_4137

http://www.academia.edu/8634744/A._PENGERTIAN_STANDAR_OPERASIONAL_PROSEDUR

Ismaly, M. Irfan. (2000). Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara, Bumi Aksara, Jakarta.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1106/KM.1/2012 Tanggal 8 November 2012 Tentang Penetapan Unit Layanan Pengadaan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1559/KM.1/2011 Tanggal 29 Desember 2011 Tentang Uraian Jabatan Struktural di Lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Volume 1 Number 1 Desember 2011, Jurnal Pengadaan “Senarai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, LKPP, Jakarta.

Misroji. (2012). Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Penyebaran Informasi Publik Mengenai Depok Cyber City pada Diskominfo Kota Depok, Universitas Esa Unggul, Jakarta.

Muhammad Arifin Siregar, S.Sos. (2008). Penerapan Tata Kepemerintahan Yang Baik Dalam Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan Provinsi Bengkulu, Universitas Diponegoro, Semarang.

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 002/PRT/KA/VII/2009 Tanggal 23 Juli 2009 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 Tanggal 7 Mei 2012 Tentang Unit Layanan Pengadaan.

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2015 Tanggal 2 Februari 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Unit Layanan Pengadaan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.01/2014 tentang Pengadaan Langsung Secara Elektronik.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.01/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik.

Program Pascasarjana Universitas Indonusa Esa Unggul. (2007). Pedoman Penyusunan Tesis, Universitas Indonusa Esa Unggul, Jakarta.

Ramli, Samsul. (2014). Mengatasi Aneka Masalah Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Visi Media Pustaka, Jakarta.

Sumarto, Hetifah Sj. (2009). Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance. 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia, Yayasan Obor Indonesia, Bandung.

Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-1270/SJ/2012 Tanggal 25 Juni 2012 Hal : Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Suswinarno, Ak., MM. (2012). Aman dari Resiko Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Visi Media Pustaka, Jakarta.

Sutisna, Nandang. (2010). Konsolidasi Perpres 54/2010 Sampai Perubahan Keempat. http://www.nandangsutisna.com/. Jakarta.

Wahab, Solichin abdul. (1991). Analisis Kebijaksanaan, Bumi Aksara, Bandung.

Wibawa, Samudra, Yuyun Purbokusumo, Agus Pramusinto. (1994). Evaluasi Kebijakan Publik, Rajawali Press, Jakarta.

Winarno, Budi, (2002). Teori dan Proses Kebijakan Publik, MedPres,Yogyakarta.


Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.