ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN UNDANG -UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIKDI LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA (LIPI)

Titi Erman, Yahya Rahmana Hidayat

Sari


Abstract

This study has a background which shows indications concerning the lack of seriousness of the public body to comply with UU KIP and this may occur because of the factors influenced such as communication, resources, attitudes and bureaucratic structures owned by public bodies as policy implementers. Therefore, this study aims to identify and explain the influence of the factors such as communication, resources, attitudes and bureaucratic structures to the successful of the UU KIPimplementation. This study used a descriptive design, and the data used in the form of feedback from the UU KIP implementers. Data taken using a questionnaire and analyzed by descriptive statistics and multiple linear regression analysis. The results of this study concluded that the structure of bureaucracy provides the greatest influence on the level of success of the implementation of the UU KIP compared with the influence of communication, resources and attitudes.

 

Keywords: analysis of policy implementation, public information disclosure, communication

 

Abstrak

Penelitian ini memiliki latar belakang bahwa terdapat indikasi minimnya keseriusan badan publik untuk mentaati UU KIP dan hal ini mungkin terjadi karena dipengaruhi faktor –faktor komunikasi, sumber daya, sikap dan struktur birokrasi yang dimiliki badan publik sebagai pelaksana kebijakan. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh komunikasi, sumber daya, sikap dan struktur birokrasi terhadap keberhasilan implementasi kebijakan UU KIP. Penelitian ini menggunakan desain deskriptif , data yang digunakan berupa tanggapan dari pelaksana implementasi UU KIP. Data diambil dengan menggunakan kuesioner dan dianalisis dengan metode statistik deskriptif serta analisis Regresi Linier Berganda. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Struktur Birokrasi memberikan pengaruh yang paling besar terhadap tingkat keberhasilan implementasi kebijakan UU KIP dibandingkan dengan pengaruh komunikasi, sumber daya dan sikap.

 

Kata kunci: analisis implementasi kebijakan, keterbukaan informasi publik, komunikasi


Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Daftar Pustaka

Abidin, S, Zainal. (2006). Dinamika Reformasi dan Revitalisasi Administrasi Publik di Indonesia. Suara Bebas, Jakarta.

Dunn N. William. (2003). Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Dwidjoewijoto, R, Nugroho. (2006). Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang. PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.

Dwiyanto, Agus. (2005). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2004.

Nugroho Rianto. (2008). Public Policy. PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.

Peraturan Komisi Informasi No. 1/2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (PERKI SLIP).

Peraturan Komisi Informasi No. 1/2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (PERKI SLIP).

Peraturan Komisi Informasi No. 2/2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi (Perki PSI).

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38Tahun 2012 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik.

PP No. 61/ 2010 tentang Pelaksanaan UU KIP.

Ratminto. (2005). Manajemen Pelayanan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Sedarmayanti. (2012). Good Governance. CV Mandar Maju, Bandung.

Siregar Syofian. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif Dilengkapi Dengan Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.

Sufren. (2014). Belajar Otodidak SPSS Pasti Bisa, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.

Suliyanto. (2014). Statistika Non Parametrik, Penerbit Andi, Yogyakarta.

Umar Husein. (2004). Metode Riset Ilmu AdministrasiPT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Wahab S. Abdul. (2008). Pengantar Analisis Kebijakan Publik, UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah , Malang.

Winarno Budi. (2012). Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus), PT. Buku Seru, Yogyakarta.


Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.