PERKEMBANGAN PENINJAUAN KEMBALI PERKARA PERDATA DAN PERKARA PIDANA DI INDONESIA

Abstract

Perkara PK, baik perkara perdata maupun perkara pidana,
dalam peradilan di Indnesia pada masa penjajahan sudah
dikenal adanya, walaupun PK belum diatur secara tegas
saat itu, namun demi memenuhi rasa keadilan maka PK
diperbolehkan, alasan PK dalam perdata yakni Putusan
didasarkan pada penipuan atau tipu muslihat pihak lawan;
jika diputus mengenai hal yang tidak dituntut; jika putusan
melebihi yang dituntut; jika ada kelalaian dalam memberi
putusan tentang sebagian dari tuntutan; terdapat dua putusan
yang bertentangan; putusan yang dijatuhkan berdasarkan
surat diakui kemudian palsu; ditemukan novum
berupa surat-surat yang bersifat menentukan, sedang
dalam perkara pidana yakni, apabila terdapat keadaan
baru, apabila pelbagi putusan terdapat silang pertentangan;
apabila terdaopat kekhilafan yang nyata dalam putusan.
Metode penelitian ini menggunakan penelitian yuridis
normatif.
Kata Kunci:
Peninjauan Kembali, Perkara Perdata, Perkara Pidana