KEPASTIAN HUKUM TERHADAP SERTIFIKAT ELEKTRONIK SEBAGAI DOKUMEN SAH NEGARA

Abstract

Dengan adanya  perkembangan   teknologi  informasi  sangat   mempengaruhi  kehidupan   masyarakat, termasuk sistem kerja dalam kantor pemerintah pun juga turut serta mengikuti perkembangan teknologi berkelanjutan ini, Salah  satu  jenis dokumen  adalah dokumen  negara. Dokumen negara yang didaftarkan, diproses dan diterbitkan secara elektronik disebut sebagai sertifikat elektronik. Namun, dalam seiring perkembangan jaman, tanda tangan  basah sudah  kian  tergeser  dengan  penggunaan  tanda  tangan elektronik  yang melekat pada dokumen terdematerialisasi atau dengan kata lain “sertifikat elektronik”, sehingga timbul perdebatan tentang pengakuan dan  kekuatan hukum  dari sebuah tanda tangan  elektronik dalam sertifikat elektronik. Dalam jurnal ilmiah ini menggunakan penelitian hukum normatif yang menggunakan metode berpikir deduktif kemudian dianalisa dengan melalui pendekatan secara analisis kualitatif. Unsur keabsahan dari dokumen negara  harus memenuhi syarat dibuat secara otentik oleh Pejabat Badan Publik, dibuktikan dibumbuhinya tanda tangan secara sah diatas dokumen negara tersebut. Kepastian  hukum  terhadap  tandatangan  elektronik  pada  dokumen  negara  berkaitan dengan  sah  atau  tidaknya  apabila  dokumen  tersebut  dapat  digunakan  sebagai  alat  bukti .