Kebijakan Upah Buruh Minimum Sektoral Di Kabupaten Tangerang Persfektif Komunikasi Politik

Sari

Untuk menjamin hak dan kewajiban antara pekerja dan majikan di Kabupaten Tangerang perlu di buat pengaturan upah buruh.  Untuk itu Pengaturan tentang upah minimum sektoral sebenarnya telah diatur dalam Keputusan Gubernur Banten Nomor:561/Kep.2-Huk/2012 Tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Tangerang 2012, akan tetapi ternyata dalam SK Gubernur ini sangat kurang tepat pengaturan sektoral sebagai landasan memberi upah minimum dan juga terkait dengan perlindungan dan jaminan majikan dan industri sebagai pemberi kerja mampu melaksanakan SK Gubernur tersebut. Penelitian Komunikasi Politik Penetapan Upah Buruh Kabupaten Tangerang 2013, dilakukan dengan menggunakan metode triangulasi. Berdasar hasil penelitian ini terdapat beberapa faktor yang memengaruhi pekerja (buruh) mencari kerja di Kabupaten Tangerang, di antaranya adalah: faktor sosial, ekonomi, dan politik. Permasalahan atau faktor pendorong banyaknya pekerja yang memutuskan untuk bekerja di Kabupaten Tangerang pertama, lapangan tenaga kerja di tempat asal yang kurang. Kedua, tentang upah pekerja di daerah asal yang sangat kecil juga menjadi alasan tersediri bagi pekerja dalam pemenuhan kebutuhan hidup yang semakin meningkat. Pekerja yang bekerja di kabupaten Tangerang memiliki harapan tinggi dalam mengubah kehidupannya karena Kabupaten Tangerang memiliki 5.166 Industri/perusahaan.

 

Kata kunci: kebijakan,  komunikasi politik, upah  buruh