ANALISA TERHADAP UPAYA HUKUM ATAS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA YANG DIAJUKAN KEMBALI KE PENGADILAN NEGERI

Abstract

Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum memiliki pengertian yang berbeda.
Dalam terminologi Perbuatan Melawan Hukum hanya mengandung pengertian
yang sempit, dimana ajaran legisme yaitu sebagai perbuatan yang bertentangan
dengan undang-undang saja. Permasalahannya adalah apkah putusan arbitrase
dapat dibatalkan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat jika putusan tersebut
mengandung unsur perbuatan melawan hukum, dan bagaimana bentuk
perbuatan melawan hukum yang dapat digunakan sebagai fundamentum petendi
pengadilan negeri dalam menerima gugatan yang diajukan oleh salah satu pihak
yang terikat perajanjian aribtrase. Adapun metode penelitian yang digunakan
adalah metode normatif dengan tipe penelitian pendekatan undang-undang dan
pendekatan konseptual. Terkait putusan perkara Nomor
10/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst yang isinya perbuatan para tergugat telah melakukan
perbuatan melawan hukum dan menghukim pelaku untuk mengembalikan
keadaan pihak yang dirugikan seperti keadaan semula. Itidak baik dalam
pelaksanaan perjanjian berkaitan dengan masalah kepatutan dan kepantasan.
Ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 memang tidak
mengatur alasan yang dapat digunakan oleh pengadilan untuk membatalkan
putusan arbitrase, yang perlu dipahami disini adalah ketentuan tidak diatur disini
bukan berarti tidak boleh. Prinsip hukum dasar yang berlaku secara universal
tidak dilarang berarti boleh, bukan sebaliknya. Berdasarkan ketentuan Pasal 643
Rv, ada sepuluh alasan yang dapat dijadikan dasar pembatalan putusan arbitrase
dan dapat dijadikan fundamentum petendi dalam mengajukan gugatan ke
pengadilan negeri disamping atas pembatalan putusan arbitrase. Pengadilan
menganggap memiliki wewenang untuk menangani perkara dengan pokok
gugatan seperti yang telah ditentukan.

Kata Kunci: Upaya Hukum, Putusan Pengadilan Negeri, Diajukan kembali