Membangun Demokrasi Melalui Cnstitutional Complaint

Wasis Susetio

Abstract


Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, konsep negara hukum sendiri memiliki korelasi erat dengan pembangunan nilai-nilai demokrasi yang ingin diterapkan melalui mekansime yuridis suatu sistem ketatanegaraan. Salah satu sikap politik para anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam menerjemahkan keinginan rakyat pasca pemerintahan orde baru adalah membangun  sistem demokrasi yang lebih terjamin dalam bingkai yuridis. Konstitusi sebagai hukum tertulis tertinggi merupakan pilar utama Negara Hukum, sehingga dengan ditegakkannya Konstitusi dalam penyelenggaraan pemerintahan akan tegak pula cita Negara Hukum Indonesia yang di dalamnya terkandung luas jiwa dan semangat demokrasi. Negara hukum harus menjamin adanya demokrasi, sebagaimana di dalam setiap Negara Demokrasi harus menjamin penyelenggaraannya berdasar atas hukum, maka perlu ada perlindungan konstitsuional yang menjamin hak-hak masyarakat sebagai perwujudan dari pelaksanaan elemen-elemen demokrasi dalam Konstitusi.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Constitutional Complaint, Demokrasi, Negara Hukum

References


Asshidiqie, Jimly, “Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indone-sia”, Konstitusi Press, Jakarta, 2005.

Choper, Jose H., “Judicial review and the National Political Process”, The University of Chicago Press, London,1980.

C.F., Strong OBE, “Modern Political Constitutions An Introduction to the Comparative Study of their History and Existing Form”,pp 123-124, Sidwick & Jacson Limited, London,1960.

Decision of the Federal Constitutional Court, 1 BvR 2790/04 of December 28, 2004, at http://www.bverfg/entscheidungen/rk20041228_1bvr279004.html.

Friedman, Wolffgang, “Teori dan Filsafat Hukum, Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum”, Rajawali Press, Jakarta, 1980.

Klucka, Jan, “Suitable Rights for Constitutional Complaint”, Paper in Workshop on “The Functioning of the Constitutional Court of The Republic of Latvia”, Riga, Latvia, 3-4 July 1997.

South-East Asian and Pacific Conference of Jurist, “The Dynamic Aspects of the Rule of Lawin Modern Age, International Commission of Jurist”, Bangkok,1965.

Yunas, Didi Nazmi, “Konsepsi Negara Hukum”, Angkasa, Padang, 1992.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Visitor Statistic