Yang “Terlepas†Dari Kewenangan Mahkamah Konstitusi RI:Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint)

Abstract

Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan negara-negara di dunia, memiliki tugas untuk mengawal agar ketentuan-ketentuan konstitusi benar-benar ditaati atau terjelma dalam praktik kehidupan bernegara. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi dikatakan sebagai pengawal konstitusi (the guardian of the constitution). Sejarah pemikiran pembentukan Mahkamah Konstitusi dimulai setelah berakhirnya Perang Dunia Pertama.  Saat itu beberapa negara Eropa bertekad menemukan cara untuk “memaksa†pembentuk undang (legislature) menaati konstitusi melalui jalan peradilan.  Inilah yang kemudian melahirkan mekanisme pengujian undang-undang (judicial review). Di banyak negara juga diberikan kewenangan untuk memutus perkara-perkara pengaduan konstitusional (constitutional complaint), yakni pengaduan atau gugatan yang diajukan oleh perorangan warga negara ke Mahkamah Konstitusi terhadap perbuatan atau kelalaian suatu lembaga publik yang mengakibatkan terlanggarnya hak-hak atau kebebasan-kebebasan mendasar orang atau warga negara yang bersangkutan. Dalam sistem yang berlaku saat ini, jalan hukum yang tersedia bagi warga negara untuk mempertahankan hak-hak kons-titusionalnya melalui proses peradilan konstitusional di Mahkamah Konstitusi hanyalah mekanisme pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar. Dengan kata lain, sistem yang berlaku saat ini seolah-olah mengasumsikan bahwa pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional warga negara itu hanya terjadi karena pembentuk undang-undang membuat undang-undang yang ternyata telah melanggar hak-hak konstitusional warga negara.

Kata Kunci: Kewenangan Mahkamah Konstitusi R.I, Pengaduan Konstitusional.