POTENSI TUMPANG TINDIH PENERAPAN PENGEMBALIAN KEUNTUNGAN TIDAK SAH TERHADAP INVESTOR PASAR MODAL OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

Vania Regina Artemisia Wijaya

Abstract


The capital market is growing and rapidly increasing by investors cannot be avoided from the practice of violations by irresponsible persons that cause losses to investors. Therefore, Financial Services Authority issued POJK No. 65/POJK.04/2020 to provide legal protection for investors so that a conducive capital market ecosystem can be realized. Forms of legal protection are repayment of ill-gotten gains and distribution of funds to compensate investors for their losses. In POJK No. 65/POJK.04/2020, there is a potential for overlapping with Law of the Republic of Indonesia Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations which will hinder the legal purpose of providing fairness and certainty for capital market investors.

References


Eduardus Tandelilin, (2017), Pasar Modal: Manajemen Portofolio dan Investasi. Yogyakarta: PT Kanisius.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, (2010), Dualisme Penelitian Hukum dan Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Nikmah Mentari, (2020), “Pertanggungjawaban Individu Atas Ganti Rugi Disgorgement yang Melibatkan Emiten”, Arena Hukum, Vol. 13, No. 3, 501-527.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.04/2020 tentang Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dan Dana Kompensasi Kerugian Investor di Bidang Pasar Modal.

Peter Mahmud Marzuki, (2016), Penelitian Hukum Edisi Revisi. Jakarta: Kencana.

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, https://www.ksei.co.id/files/Statistik_Publik_Juni_2021.pdf, diakses pada tanggal 3 Oktober 2021.

Raysa Mayasonda et. al, (2020), “Kajian Terhadap Rencana Pengaturan Disgorgemnet Dalam Pasar Modal Indonesia”, Jurnal Cendekia Hukum, Vol. 6, No.1, 1-12.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/SEOJK.04/2021 tentang Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dan Dana Kompensasi Kerugian Investor di Bidang Pasar Modal.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Lembaga Penerbitan Universitas Esa Unggul
Jalan Arjuna Utara No 9 Kebon Jeruk Jakarta 11510
Telp : 021 5674223 ext 266

email : [email protected]

    




Visitor Statistic