EFEKTIFITAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG ADMINISTRASI DAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK

Abstract

Abstrak

Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi sudah efektif untuk memberi jaminan peradilan yang adil dan tidak memihak, yang merupakan jaminan bagi perlindungan hak bagi setiap orang dalam proses peradilan. Faktor pendukung Pelaksananaan Sidang Elektronik dalam Kasus Korupsi diantaranya terdapatnya aturan secara legalitas berlakunya sidang elektronik melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik , kesiapan dan dukungan  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Pengadilan Tipikor untuk untuk menggelar sidang kasus korupsi secara elektronik, dan kesiapan Negara melalui Kemenkumham untuk menyiapkan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan persidangan secara elektronik. Sedangkan faktor penghambatnya antara lain pelaksanaan persidangan secara elektronik masih relative tertutup dan persidangan juga terkendala dengan masalah pembuktian padahal pembuktian memiliki arti yang sangat penting untuk membuktikan terdakwa bersalah atau tidak.

Kata kunci: Efektifitas, Peraturan Mahkamah Agung, Pengadilan Secara elektronik

Abstract

The implementation of Supreme Court Regulation Number 4 of 2020 in Corruption Crime Cases has been effective in providing guarantees for a fair and impartial trial, which is a guarantee for the protection of the rights of everyone in the judicial process. Supporting factors for the Implementation of Electronic Sessions in Corruption Cases include the existence of rules regarding the legality of electronic hearings through Supreme Court Regulation Number 4 of 2020 concerning the Administration and Trial of Criminal Cases in Courts Electronically, the readiness and support of the Corruption Eradication Commission (KPK) to the Corruption Court to hold electronic trial of corruption cases, and the readiness of the State through the Ministry of Law and Human Rights to prepare facilities and infrastructure for the conduct of the electronic trial. While the inhibiting factors include the implementation of the electronic trial which is still relatively closed and the trial is also constrained by the problem of proof even though proof has a very important meaning to prove the defendant is guilty or not.

Keywords: Criminal Liability, Supreme Court Regulations, Electronic Courts