POTENSI SUMBERDAYA MARITIM; MENCIPTAKAN BASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR
Abstract
Abstract
Construction and energy exploration and maritime requires a very large budget. The government should tighten their monitoring of maritime territory. Because many potential marine and fisheries untapped optimally. Anyway, potential resources are abundant in coastal areas, oceans and small islands is also not empowered to either. Then the policy is clearly needed economic strategy marine Indonesia as the world sea trade axis. Unfortunately, the paradigm of economic development in the country as long as it is still centered on land, has not shifted to the development of marine-based. Therefore, measures of national economic development must be integrated between the existing marine lines on land. Then the port, shipping fleet will be more advanced and efficient. The government must prioritize the pattern and policy strategy to boost economic growth in the marine and fisheries sector and further preserve the ecosystem of the environment and improve the wellbeing of coastal communities. The policy goal is to coastal communities. The aquaculture sector holds the potential of 886.550 hectares of land.
Â
Keywords: Resource, Maritime, Empowerment, Community and Coastal
Â
Abstrak
Konstruksi dan energi eksplorasi dan maritim membutuhkan anggaran yang sangat besar. Pemerintah harus memperketat pengawasan mereka dari wilayah laut. Karena banyak potensi kelautan dan perikanan yang belum dimanfaatkan secara optimal. Pokoknya, potensi sumber daya yang melimpah di wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil juga tidak diberdayakan baik. Kemudian kebijakan tersebut jelas dibutuhkan strategi ekonomi kelautan Indonesia sebagai laut dunia perdagangan sumbu. Sayangnya, paradigma pembangunan ekonomi di negara itu selama itu masih berpusat di darat, belum bergeser ke pengembangan berbasis kelautan. Oleh karena itu, langkah-langkah pembangunan ekonomi nasional harus terintegrasi antara garis laut yang ada di darat. Kemudian pelabuhan, armada pengiriman akan lebih maju dan efisien. Pemerintah harus memprioritaskan strategi pola dan kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di sektor kelautan dan perikanan dan selanjutnya melestarikan ekosistem lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Tujuan kebijakan ini adalah untuk masyarakat pesisir. Sektor budidaya menyimpan potensi 886,550 hektar lahan.
Â
Kata kunci: Sumber Daya, Maritime, Pemberdayaan, Masyarakat dan PesisirReferences
Daftar Pustaka
Rokhmin Dahuri (2014), Agenda pembangunan Tol laut dan Pemberdayaan Kemaritiman serta Masyarakat Pesisir, Makalah dalam Seminar Kemaritiman, Jakarta 12 Februari 2014.
Erni Kamal, (2014), Otonomi Daerah dan Pemberdayaan Nelayan. Artikel / makalah yang tidak di Publikasikan.
DOI: https://doi.org/10.47007/jeko.v7i2.1623
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Lembaga Penerbitan Universitas Esa Unggul
Jalan Arjuna Utara No 9 Kebon Jeruk Jakarta 11510
Telp : 021 5674223 ext 266
email : [email protected]
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.