PELAKSANAAN PENDAMPINGAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA PADA BALAI PEMASYARAKATAN DI DKI JAKARTA

Ilham Rizky Juniawan, Nizla Rohaya, Dwi Nur Fauziah Ahmad

Abstract


ABSTRAK

Balai Pemasyarakatan mempunyai peran yang cukup signifikan pada semua tahap proses peradilan pidana, yaitu sejak tahap belum ada putusan (pra ajudication) dengan adanya proses diversi pada setiap tingkat proses peradilan pidana dan penyidikan, tahap pemeriksaan di sidang pengadilan (adjudication) hingga pelaksanaan putusan pengadilan atau tahap setelah adanya putusan (post adjudication). Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian empiris, dimana penulis mengumpulkan data primer dan sekunder dengan analisis secara kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan tentang pelaksanaan pendampingan anak yang berkonflik dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan pertimbangan bagi aparat penegak hukum agar dapat menyelesaikan proses peradilan pidana anak secara diversi sesuai dengan UU SPPA. Hal ini sangat penting karena dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala seperti aturan hukum yang kurang tegas, kurangnya koordinasi, sumber daya manusia yang masih terbatas, sarana dan prasarana yang masih kurang memadai dan keluarga kurang memberi informasi tentang anak. Penulis juga memberikan saran mengenai upaya-upaya yang dapat mengatasi kendala pendampingan anak yang berkonflik dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak yang dapat diterapkan oleh Balai Pemasyarakatan di DKI Jakarta agar dapat optimal dalam melaksanakan tugasnya, diantaranya adalah dengan melakukan pemenuhan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan petugas Pembimbing Kemasyarakatan, melakukan jam kerja di hari Sabtu dan Minggu bagi petugas Pembimbing Kemasyarakatan dan meningkatkan sosialisasi ke masyarakat agar menumbuhkan kesadaran hukum.

Kata Kunci: Pendampingan Anak, Anak Yang Berkonflik Dengan hukum dan Sistem Peradilan Pidana Anak

ABSTRACT
Correctional Centers have an adequate role at all stages of the criminal justice process, namely since the stage of no decision (pre adjudication) with a diversion process at each level of the criminal justice and investigation process, the stage of examination in court (adjudication) to the implementation of court decisions or the stage of after the decision (post adjudication). This thesis uses empirical research methods to collect primary and secondary data with qualitative analysis to obtain conclusions about the implementation of assistance for children in conflict with the law in the juvenile criminal justice system. However, in its implementation, there are several obstacles, such as lack of strict legal regulations, lack of coordination, limited human resources, inadequate facilities and infrastructure and families not providing information about children. Efforts to overcome obstacles in assisting children who are in conflict with the law in the juvenile criminal justice system by the Correctional Center in DKI Jakarta so that it can be optimal by fulfilling facilities and infrastructure according to the needs of Community Counseling officers, conducting working hours on Saturdays and Sundays for Community Counseling officers and increasing socialization to the public in order to raise awareness of the law.

Keywords: Child Assistance, Children in Conflict with the Law and Juvenile Criminal Justice System


Full Text:

PDF

References


DAFTAR PUSTAKA

Gultom, M. (2014). Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Refika Aditama.

Marlina. (2009). Peradilan pidana anak di Indonesia: pengembangan konsep diversi dan restorative justice. Refika Aditama.

Waluyo, B. (2002). Penelitian hukum dalam praktek (pp. 15–16). Sinar Grafika.

Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pemasyarakatan, UU No. 12 Tahun 1995.

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU No. 11 Tahun 2012.

Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Pedoman Penilaian Pengubahan Klas Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, Permenkumham Nomor 15 Tahun 2015.




DOI: https://doi.org/10.47007/lj.v19i1.5410

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Lembaga Penerbitan Universitas Esa Unggul
Jalan Arjuna Utara No 9 Kebon Jeruk Jakarta 11510
Telp : 021 5674223 ext 266

email : [email protected]

    




Visitor Statistic