_(1)1.png)
1.PNG)
EFEKTIVITAS KEBIJAKAN BPJS KETENAGAKERJAAN TERHADAP HAK PEKERJA DALAM ASPEK HUKUM
Abstract
Abstract
The research aims to analyze the effectiveness of the BPJS employment Policy on Workers’ Rights in a legal aspects. Based on the 1945 Constitution Article. 27 paragraph (2) concerning citizens’ rights to workers and the right to a dignified live for humanity, and based on Law Number. 24 years old. 2011 concerning the Social Security Administration Agency. The research method uses a normative legal approach and a conceptual approach. Juridical and qualitative methods to produces descriptive data in the form of written or spoken words from the people observed. This conclusion of this research is that many companies or foundation do not provide workers’ rights. Work is worship and a need for every human being. The results of this study, are: that the effectiveness of the BPJS employment policy has not been fully implemented in various companies or foundations in Indonesia.
Keywords: BPJS Employment, Rights, Law
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terhadap Efektivitas Kebijakan BPJS Ketenagkerjaan Terhadap Hak Pekerja Dalam Aspek. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal.27 ayat.(2) tentang hak warga negara atas pekerja dan hak atas penghidupan yang bermartabak bagi kemanusiaan, dan berdasarkan Undang-Undang Nomor.24 Tahun.2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Metode penelitian menggunakan normatif dengan pendekatan undang-undang, dan pendekatan konseptual. Metode yuridis dan kualitatif guna menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati. Kesimpulan penelitian ini masih banyak perusahaan atau yayasan-yayasan tidak memberikan hak pekerja. Bekerja merupakan ibadah dan kebutuhan setiap umat manusia. Hasil penelitian ini, adalah: bahwa efektivitas kebijakan BPJS Ketenagakerjaan belum sepenuhnya diterapkan di berbagai perusahaan atau yayasan di Indonesia.
Kata kunci : BPJS Ketenagakerjaan, Hak, Hukum
Full Text:
PDFReferences
Daftar Pustaka
A. Sonny Keraf, Etika Bisnis, Tuntutan dan relevansinya, edisi baru, Yogyakarta: Kanisius, 1998, hal. 162-172.
Asyhadie, Zaeni, 2007, Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia, Mataram: Rajawali Pers.
BPJS Ketenagakerjaan, Jamsos Indonesia.com.
Hari Supriyanto, Perubahan Hukum Privat ke Hukum Publik, Studi Hukum Perburuhan di Indonesia, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2004. San Fransisco: halt, Reinhart, and Winston Inc. 1989.
Husni, L. (2006). Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. PT. Raja Grafindo Persada.
Husni, L (2015). Pengantar Hukum Ketenagakerjaan (Edisi Revisi ed). Depok.
Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, LN No. 116 Tahun 2011, TLN No. 5256.
Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, LN. No. 150 Tahun 2004, TLN No. 4456.
Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, LN. 1992.
John Locke, The Second Treatise On Civil Government, New York, Promotheus Books, 1986.
Sandra, E. 2013. Cara Mudah Memahami dan Menguasai Kultur Jaringan Skala Rumah Tangga. IPB Pressm Bogor.
Soekanto, S., & Mamudji, S. (2010). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Rajawali Pers. Sutedi, A. (2009). Hukum Perburuhan. Sinar Grafika.
Sumaatmadja, Nursid.(2016). Metodologi Pengajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Bandung: Alumni.
Supriyanto, Hari. 2013. Kesejahteraan Pekerja Dalam Hubungan Industrial Di Indonesia. Cet. 1. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional.
DOI: https://doi.org/10.47007/lj.v20i3.7297
Refbacks
Lembaga Penerbitan Universitas Esa Unggul
Jalan Arjuna Utara No 9 Kebon Jeruk Jakarta 11510
Telp : 021 5674223 ext 266
email : [email protected]
.PNG)
Visitor Statistic